Deputi Administrasi Setjen DPR Sumariyandono saat membacakan pidato pada Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda di Halaman Gedung Setjen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2023). Foto: Kresno/nr

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menilai Generasi Muda Bangsa Indonesia perlu bekerja lintas sektor secara kolaboratif demi mewujudkan Indonesia yang maju. Sebab itu, partisipasi pemuda yang berlandaskan pada nilai gotong royong menjadi krusial. Upaya ini diharapkan akan mendukung percepatan pembangunan nasional yang kini tengah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Administrasi Setjen DPR Sumariyandono saat membacakan pidato untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di Halaman Gedung Setjen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2023). Ia mengungkapkan partisipasi pemuda juga menjadi strategi yang ampuh untuk membangun optimisme kolektif.

“Pemerintah Republik Indonesia telah membuka (secara) luas partisipasi pemuda-pemudi generasi muda Indonesia hari ini seiring mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama. Inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional,” tutur Dono, sapaan akrabnya.

Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 dengan tema ‘Bersatu Memajukan Indonesia’, dirinya turut sepakat generasi muda Indonesia harus bersatu padu guna mencegah perpecahan bangsa. Maka, sebutnya, optimisme kolektif harus diimplementasikan dalam bentuk kerja kolaboratif.

Ia menerangkan amanat kerja kolaboratif telah dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Landasan aturan itu diterbitkan, ungkapnya, salah satunya guna menaikan nilai pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

“Pada momen Hari Sumpah Pemuda ini, kita harus canangkan kebulatan tekad semua stakeholder baik Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Organisasi Kepemudaan, Komunitas serta elemen-elemen lain,” tandas Dono. (ts,uc/aha)